badarnusantaranews.com|Kab.Bekasi-Saya pernah menulis pada beberapa kolom opini di media online. Diantaranya, pertama, Karya Jurnalis.com (20/4/2024) dengan judul H. Nalib Zainudin Calon Pemimpin Paling Ideal untuk Kabupaten Bekasi. Pada tulisan tersebut, saya menggarisbawahi mengenai cara menilai calon pemimpin itu melalui lima indikator utama, yakni integritas; rekam jejak; penguasaan masalah di Kabupaten Bekasi dan gagasan; visioner, cekatan dan terukur; dan mampu menjadi leader. Dari hasil ngobrol dengan temen -temen lintas dukungan bakal calon Bupati Bekasi menyimpulkan pendapat bahwa yang paling siap, terbaik dan ideal diantara bakal calon Bupati Bekasi yang sudah pada muncul ke permukaan adalah H. Nalib Zainudin. Lalu kedua, info baru.com (27/6/2024) dengan judul Kandidasi Berintegritas pada Pilkada Kabupaten Bekasi. Pada tulisan tersebut, saya menggarisbawahi mengenai Kandidasi Berintegritas menjadi faktor kunci, dengan strategic entry – nya Gary W Cox, ( dalam ”Making Vote Count”, 1997) yang menyimpulkan tiga pertimbangan penting seseorang untuk bisa masuk dalam bursa kandidat, utamanya dalam hal biaya memasuki arena (cost of entry). Kita ketahui bahwa faktor ini sering dikaitkan dengan proses politik yang kerap berbiaya tinggi sehingga terjadi kapitalisasi politik dan kerap melahirkan hukum penawaran dan permintaan dalam negosiasi politik yang melibatkan partai politik atau kelompok kepentingan lainnya. Bahkan ada adagium yang beredar di masyarakat, “Asal ada isi tas nya”.
Diketahui bahwa korupsi politik selalu diinisiasi oleh pejabat-pejabat hasil pemilu, oleh karena itu cara untuk mencegahnya dengan memastikan agar rekrutmen para politisi dilakukan secara berintegritas. Pemilu merupakan arena utama rekrutmen para politisi. Itu sebabnya, penyelenggaraannya mesti dilakukan secara jujur, adil, dan berintegritas. Penyelenggaraan pemilu berintegritas tidak hanya pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Tapi sudah dimulai dari seleksi kandidat yang akan diusung oleh partai politik, juga pembuatan dan penegakan aturan main. Idealnya, seleksi awal oleh partai politik dengan memilih kader atau orang terbaik yang memiliki kualitas dan integritas untuk disodorkan kepada pemilih. Tapi kita sama-sama tahu, banyak partai yang saringannya rusak. Seleksi hanya didasarkan pada kemampuan keuangan. Seleksi awal oleh partai politik justru kerap diwarnai politik uang dengan meminta mahar atau uang perahu kepada kandidat yang ingin dicalonkan.
Sementara itu, di lain sisi, banyak kalangan menunggu, akankah H Nalib Zainudin maju dalam perhelatan pilkada kab Bekasi mendatang dalam gambaran situasi yang sedemikian rupa? Wajar jika sosok beliau ini menarik diperbincangkan karena akan menentukan secara signifikan peta kekuatan politik dalam pilkada kab Bekasi mendatang.
Menurut saya, konstelasi dapat berubah jika beliau enggan maju. Ada baiknya beliau mempertimbangkan tautan realitas kontektual peta budaya zero tolerance terhadap korupsi. Ada hal yang menarik dicermati tentang data perkembangan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). IPAK mengukur budaya zero tolerance terhadap korupsi skala kecil (pretty corruption). Nilai IPAK berada pada skala 0 (sangat permisif) sampai 5 (sangat anti korupsi). Hasil nyata dari revolusi mental sepuluh tahun terakhir adalah semakin turunnya IPAK yang dilansir oleh BPS. Masyarakat makin permisif terhadap korupsi kecil-kecilan (petty corruption), Korupsi jumbo (grand corruption) dan korupsi politik. Korupsi politik (political corruption) malah makin edan, yang intinya menggunakan segala cara untuk meraih jabatan publik. BPS menyajikan data bahwa Persentase masyarakat yang menganggap tidak wajar sikap seseorang mengajak anggota keluarga dalam kampanye Pilkades/Pilkada/Pemilu demi mendapatkan lebih banyak imbalan (uang, barang, sembako, pulsa, dll) menurun dari 73,62 (2023) menjadi 70,40 (2024); Persentase masyarakat yang menganggap tidak wajar sikap peserta Pilkades/Pilkada/ Pemilu membagikan uang/barang/fasilitas ke calon pemilih menurun dari 71,25 (2023) menjadi 67,05 (2024); Persentase masyarakat yang menganggap tidak wajar sikap calon pemilih menerima pembagian uang/barang/fasilitas pada penyelenggaraan Pilkades/Pilkada/Pemilu menurun dari 62,78 (2023) menjadi 58,09 (2024). Khusus tahun ini, ada peningkatan sangat signifikan, yang pastinya bukan peningkatan dalam hal kebaikan: kenaikan secara signifikan sebesar 40,60% (dari 6,17% pada 2023 menjadi 46,77% pada 2024) indeks pengalaman, yakni dalam konteks masyarakat pernah ditawari hadiah untuk memilih kandidat tertentu dalam pemilihan kepala daerah (Koran Tempo, 18 Juli 2024).
Terlalu beresiko jika beliau tetap maju dengan logika tautan realitas bahwa semakin permisifnya masyarakat terhadap korupsi. Kondisi seperti Ini paling menyenangkan bagi para penguasa haus kursi, politisi dan pengusaha hitam, ahli manipulasi lintas sektoral, petualang dan makelar politik pada pilkada serentak 27 November 2024 mendatang.
Sosok H.Nalib Zainudin, yang diharapkan bisa mewakili suasana kebatinan rakyat kecil agar mendapatkan wakilnya di pemerintahan, bisa pupus karena mekanisme negatif politik yang terus berkembang, partai politik lebih mengembangkan kemampuan finansial paslon tanpa mempertimbangkan aspek lain. Harapan Demokrasi untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas, pupus ! Karena mengabaikan aspek-aspek SDM, prinsip, dan karakteritik yang seharusnya menjadi bagian dari pertimbangan.
Kiranya terhormat jika beliau saat ini memilih untuk: integrasi vertical bergabung dengan ekosistem presiden terpilih pada pilpres yang lalu; dan membangun semangat komunitarianisme lintas sectoral; serta tetap memfasilitasi harapan yang menyeruak di masyarakat kab Bekasi dengan mendorong siapapun putra daerah kab Bekasi yang transformatif dan punya rekam jejak membanggakan untuk mencalonkan diri pada pilkada mendatang.***
(Red)
